Wonosobo, 24-04-2010. Setelah menjalani pelatihan selama 30 hari, 15 Ex Napi se Kabupaten Wonosobo menerima Surat Ijin Mengemudi ( SIM ) A. Di samping itu, mereka juga menerima Sertifikat Otomotif. Penerimaan SIM A dan sertifikat ini dilaksanakan dalam acara penutupan Latihan Keterampilan Otomotif, khususnya Setir Mobil bagi para Ex Narapidana.
Kepala Bidang Tehabilitasi Sosial, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo, Drs. Musyafak, M.Si, dalam keterangannya mengatakan bahwa maksud dan tujuan diadakannya pelatihan ini adalah meningkatkan kualitas SDM para mantan Narapidana, terutama dalam bidang Otomotif. Hal ini diharapkannya dapat membantu masa depan mereka. Sebagai mantan Napi, memiliki keterampilan khusus akan sangat positif, terutama sebagai bekal untuk mencari pekerjaan ataupun berwirausaha. Dengan memiliki pekerjaan ataupun usaha yang memadai, masyarakat akan lebih mudah menerima mereka.
Sementara itu, Instruktur pendamping dari INKAI Kabupaten Wonosobo, Heri Mardiyanto yang melatih para mantan Napi ini mengungkapkan, bahwa selama pelatihan berlangsung, pihaknya tidak menemukan kendala berarti. Para Ex Napi ini sangat antusias menerima ilmu-ilmu yang diajarkan. Dia juga berpesan kepada para Ex Napi, agar dengan dasar keterampilan yang sudah didapat ini, mereka dapat mengembangkannya secara intensif." Carilah jalan-jalan yang mudah untuk digunakan sebagai media menyempurnakan keterampilan menyetir mobil". pesannya. Di samping itu, bergaullah dengan teman-teman yang baik. Yang penting, menurut Heri, mereka istilahnya sudah "Pegang Pacul". Hanya tinggal mencari lahan yang baik, tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pratikno, salah satu mantan Napi yang menjadi peserta pelatihan mengungkapkan rasa syukurnya, bahwa selama pelatihan dia dan teman-temannya merasakan kenyamanan, serta perhatian yang baik dari pihak Instruktur dan Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo. Mewakili teman-temannya, Pratikno juga menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Dinas Sosial yang telah menyelengarakan pelatihan ini. Di samping itu, dia meminta do'a restu kepada masyarakat Wonosobo, agar bekal keterampilan ini segera dapat dipergunakannya untuk mendapat pekerjaan yang halal. " Ini juga demi mengupayakan nafkah bagi keluarga mereka juga ", pungkasnya
Wonosobo, 22-04-2010. Rangkaian Roadshow penyerahan Sertifikasi Ijin Usaha Gratis di 15 Kecamatan hari Kamis, 22 April 2010 memasuki Tiga Kecamatan Sekaligus. Ketiga Kecamatan tersebut meliputi Mojotengah, Garung, dan Kejajar. Dalam kesempatan tersebut, diserahkan total 953 Paket Sertifikasi Perijinan Usaha kepada 953 Penggiat UMKM.
Di Kecamatan Mojotengah, Bupati Wonosobo, H.A Kholiq Arif menyerahkan 485 Paket Paket Sertifikasi. Di samping penyerahan secara simbolis Paket Sertifikasi dan beberapa bantuan dari Dinas Sosial, serta Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo, Bupati juga meninjau secara langsung pelaksanaan KB jenis Implant dan IUD yang diselenggarakan oleh Badan KB Kabupaten Wonosobo, serta Donor darah yang berlokasi di SMP 3 Mojotengah, tak jauh dari lapangan Desa Mojosari, tempat penyerahan Sertifikasi Ijin Usaha tersebut.
Dalam sambutan pengarahannya, Bupati menyampaikan bahwa pemberian sertifikasi gratis ini adalah merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para pengusaha UMKM. Dengan telah memiliki ijin usaha yang sah, para pengusaha UMKM akan lebih mudah mengakses permodalan melalui perbankan. Dalam acara yang dihadiri oleh sekitar dua ribu orang ini, Kholiq juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten saat ini tengah menggiatkan pembenahan sektor pendidikan di Kabupaten Wonosobo. Hal ini antara lain ditandai dengan akan diluncurkannya program Tabunganku untuk membantu siswa-siswa tidak mampu, sejumlah 25 anak per desa di seluruh Kabupaten Wonosobo. "Dengan upaya ini, saya berharap akan dicapai strata pendidikan yang lebih tinggi, bahkan hingga jenjang Perguruan Tinggi", ungkapnya. Di samping itu, di tahun 2011 Kabupaten Wonosobo harus sudah diluncurkan program Wajib belajar 12 tahun.
Sementara itu, di Kecamatan Garung, Bupati menyerahkan 340 Paket Sertifikasi Ijin Usaha. Dalam kesempatan ini Bupati menjelaskan bahwa program pemberian Ijin Usaha Gratis ini Tidak ada hubungannya dengan akan digelarnya Pemilu Kada. "Ini memang masih menjadi tanggung jawab saya sebagai Kepala Daerah", tegasnya. Lebih lanjut, Bupati juga mengajak untuk dapat berpikir jernih karena dengan berpikir jernih dapat menjadi modal dalam kesuksesan usahanya.
Di Kecamatan Kejajar, yang merupakan Kecamatan terakhir dalam rangkaian penyerahan Sertifikasi Gratis hari itu, diserahkan 233 Paket Sertifikasi Perijinan Gratis. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa Sertifikasi Gratis ini hanya sebagai stimulan yang diharapkan dapat merangsang para pengusaha agar lebih giat dalam berusaha.
Wonosobo, 22-04-2010. UPK Kaliwiro yang berdiri sejak tahun 2001 dengan modal Rp 75 juta, kini telah berkembang pesat. Hingga tahun 2009 lembaga tersebut berhasil membukukan keuntungan Rp 288,6 juta. Dari keuntungan tersebut 36 % atau sebesar Rp 94,07 juta dialokasikan sebagai dana sosial untuk merehab 21 rumah warga miskin.
Atas keberhasilannya tersebut pada tahun 2009 UPK Kaliwiro masuk nominasi UPK Award Tingkat Jawa Tengah, dan pada tahun ini mendapat penghargaan Si Kompak Award dari Kementrian Dalam Negeri sebagai pelaku PNPM terbaik pertama di Wonosobo. Ketua UPK Kaliwiro Zudy Setyawan menjelaskan, keuntungan sebesar Rp 288,6 juta berasal dari jasa dua jenis usaha yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp 369,3 juta dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Rp 71,4 juta. Keberhasilannya ini bukan hanya kerja UPK saja, melainkan kerjasama dari semua pihak, termasuk dukungan dari Pemkab Wonosobo.
Penghargaan Si Kompak Award bagi UPK Kaliwiro telah diserahkan oleh Bupati Wonosobo HA. Kholiq Arif, Rabu 21 April 2010, bersamaan dengan penyerahan sertifikasi gratis bagi UMKM di Kecamatan Kaliwiro. Sertifikat yang diserahkan sebanyak 733 paket. Selain UPK Kaliwiro, yang mendapatkan penghargaan Si Kompak Award adalah UPK Leksono sebagai peringkat II, dan UPK Selomerto sebagai peringkat III. Selanjutnya untuk kategori kader pemberdayaan masyarakat desa, kelurahan (KPMD/K) peringkat I diraih Tukir dari Kelurahan Kaliwiro, peringkat II Maesaroh dari Desa Patakbanteng, Kejajar dan Peringkat III Edi dari Desa Karanganyar, Kecamatan Sukoharjo. Pada kesempatan itu Bupati juga meresmikan kantor UPK Kaliwiro yang dibangun dengan dana sebesar Rp.119 juta.
Usai menyerahkan sertifikat gratis di Kecamatan Kaliwiro, Bupati melakukan hal yang sama di Kecamatan Selomerto. Kali ini sertifikat yang diserahkan sebanyak 601 paket. Di Selomerto HA Kholiq Arif juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor UPK Selomerto.
Terkait program UPK, Bupati memberikan apresiasi tinggi, sebab manfaatnya telah benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah H. Bibit Waluyo belum lama ini menghadiri acara Apel Siaga Penyuluh Pertanian dalam rangka antisipasi kekeringan dan pengamanan produksi pangan Tahun Anggaran 2010, di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.
Menurut Gubernur, saat ini masih kekurangan tenaga penyuluh pertanian sejumlah 2.140, karena di Jateng diprogramkan setiap desa dilayani satu orang penyuluh.
”kekurangan jumlah tenaga penyuluh ini tidak perlu dipermasalahkan karena jumlah yang ada masih bisa diintensifkan dengan cara satu penyuluh mengampu satu hingga dua desa, ” tandas Gubernur.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur mengharapkan agar tenaga penyuluh yang ada dibina kesungguhan dan kemampuannya guna membantu petani. “Jangan karena dianggap kekurangan jumlah tenaga penyuluh, kemudian menjadi lemah,” tandasnya.
Senada dengan apa yang disampaikan Gubernur Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Jawa Tengah Ir. Sukarno MP mengatakan bahwa penyuluh merupakan mitra usaha tani,sehingga kehadiranya didesa sangat menentukan keberhasilan usaha petani.
Ia melukiskan, luas Jawa Tengah 3,250 juta hektar, dan 54 persen diantaranya digunakan untuk lahan pertanian, yang diusahakan oleh 4,2 juta rumah tangga petani.agar pemberdayaan masyarakat petani berjalan efektif, para penyuluh memfasilitasi pembentukan kelembagaan petani yang disebut kelembagagaan penyuluh non pemerintah.
Di Jawa Tengah jumlah penyuluh pertanian baru mencapai 6.434 orang dengan perincian 2.550 penyuluh pertanian,113 perikanan,759 kehutanan dan 3.012 tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TBPP) serta terdapat 53.736 kelompok kelembagaan petani di Jawa Tengah yang terdiri dari 29.522 kelompok tani, 7.903 Gapoktan, 2.010 lembaga masyarakat Desa Hutan, 1.618 kelompok hutan rakyat 1.902 kelompok usaha budidaya perikanan. “Selain itu juga masih ada ratusankelompok wanita tani, pemuda tani dan pelatihan pertanian swadaya,” ujarnya.
Sementara itu Bupati Magelang dalam sambutannya mengatakan bahwa Penyuluh merupakan garda terdepan dalam proses pemberdayaan petani dan keluarganya.
Menurut Bupati kehadiran penyuluh di Desa diharapkan m,ampu membawa perubahan sikap dan perilaku petani dari petani tradisional menjadi petani yang mampu menerapkan prinsip-prinsip agribisnis.
Wonosobo, 21-04-2010. Perempuan berpolitik jangan hanya dijadikan trend, namun agar diniati dengan tulus, disertai tekad yang kuat dan diimbangi kapabilitas dan kapasitas yang memadai. Demikian yang disampaikan Bupati H.A. Kholiq Arif dalam sambutannya pada resepsi peringatan Hari Hartini ke-131 di Pendopo Kabupaten pagi tadi Rabu, 21 April 2010.
Untuk itu, dirinya berharap pada pesta demokrasi Pemilukada Wonosobo 2010, muncul kandidat-kandidat perempuan yang kapabel dan qualified , yang turut meramaikan bursa kompetisi calon bupati dan wakil bupati Wonosobo untuk lima tahun mendatang.
hal ini, menurut ketua panitia Hari Kartini Amiroh zaitun, senada dengan tema peringatan hari Kartini Tingkat Kabupaten Wonosobo tahun ini, yaitu ”DENGAN SEMANGAT KARTINI, KITA TINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM MENSUKSESKAN PEMILUKADA TAHUN 2010”.
Acara resepsi juga dimeriahkan oleh paduan suara dari ibu-ibu warga Manggisan kelurahan Mudal kecamatan Mojotengah, dan dihadiri oleh jajaran Muspida, para pimpinan SKPD, Camat, ketua tim penggerak PKK Kabupaten, dan para pimpinan organisasi perempuan se-Kabupaten Wonosobo.
Wonosobo, 21-04-2010. Untuk memperbaiki Kawasan Dieng, khususnya daerah di sekitar Desa Sitieng, Kecamatan Kejajar, dibutuhkan dana lebih dari Satu Triliun Rupiah. Hal ini terungkap dari penjelasan Kepala Pelaksana Harian ( Kalakhar ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Provinsi Jawa Tengah, Drs. Priyantono Jarot Nugroho dalam acara Pembukaan Pelatihan Desa Siaga Bencana di Aula PT. Tambi Kejajar, Rabu 21 April 2010.
Namun, kebutuhan dana tersebut untuk saat ini masih sulit untuk diwujudkan. " Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana baru menyediakan Dana 27 Milyar Rupiah untuk Rehabilitasi Kawasan Dieng ", Jelasnya. Nantinya Dana sebesar itu akan masuk ke Rekening Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk kemudian alokasinya harus dikoordinasikan dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Instansi lainnya. Jarot juga mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang telah menunjukkan respon positifnya terhadap penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Desa Siaga di Kecamatan Kejajar ini. Dijelaskannya, tahun ini Kabupaten Wonosobo memang tengah dijadikan Pilot Project Pelatihan Desa Siaga.
Sementara Bupati Wonosobo dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten II Setda Wonosobo, Ir. Agus Suryatin, MSi mengungkapkan harapannya, agar melalui pelatihan Desa Siaga yang diikuti oleh 100 peserta ini, akan diperoleh kesamaan pola pikir antara masyarakat dengan aparat dalam penanggulangan becana alam. Bupati juga berpesan kepada para peserta agar lebih sadar bencana dengan merubah paradigma dari reaktif menjadi preventif. Dengan paradigma preventif ini, pola pikir masyarakat akan lebih cenderung ke arah mencegah bencana, sehingga efeknya akan mengarah kepada pelestarian lingkungan di sekitarnya.
Pelatihan Desa Siaga yang dihadiri para pimpinan SKPD terkait dan para Kepala Desa dari Kecamatan Kejajar ini, akan dilatih oleh Narasumber dari Pusat Study Bencana ( PSB ) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
CPNS di Wonosobo Ikuti Diklat Prajabatan
Wonosobo, 21-04-2010. Calon pengawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, mengikuti pendidikan dan latihan (DIKLAT) prajabatan.
Diklat prajabatan CPNS reguler Golongan II, pola kemitraan antara Pemkab Wonosobo, Pusdiklat Pegawai Kemendiknas dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah, dibuka Wakil Bupati Wonosobo, Drs. H. Muntohar, MM, 21 April 2010, di Balai Latihan Kerja (BLK) Wonosobo.
Ketua penyelenggara, Sukartono, S.IP, MM, dari LPMP Jawa Tengah, menjelaskan, Diklat Prajabatan diikuti 100 peserta, terdiri CPNS Golongan I dan II di lingkungan Pemkab Wonosobo, Diklat Prajabatan dilaksanakan selama 10 hari, mulai tanggal 20 hingga 29 April 2010.
Dijelaskan, pola diklat Prajabatan CPNS Golongan II reguler adalah 90 jam pelajaran, dengan 11 materi diklat. Adapun fasilitator, berasal dari pejabat di lingkungan Pemkab Wonosobo, Widyaiswara LPMP Jawa Tengah dan Satuan Brimob Polda Jateng. Diklat bertujuan, meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS. Bupati wonosobo dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Bupati, Drs. H. Muntohar, MM mengemukakan, melalui diklat prajabatan ini, diharapkan nantinya bisa mencetak para PNS yang tidak hanya pintar, tetapi juga cerdas, kreatif, inovatif, rajin, disiplin dan mampu menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
Sebelumnya kepala LPMP Jawa Tengah, Drs. Mahali, MM mengharapkan kepada CPNS untuk mengikuti kegiatan diklat prajabatan secara ikhlas, sehingga nantinya menjadi PNS yang disiplin, jujur dan bertanggungjawab.
Wonosobo, 21-04-2010. Kelompok tani “Makarti Tani” Dusun Wonolinggo Desa Jonggolsari Kecamatan Leksono, menerima zakat produktif pengembangan hewan ternak kambing sejumlah 20 ekor. Penyerahan ternak oleh Kepala Bagian Kesra Setda atas nama Bupati Wonosobo pada acara pentasyarufan zakat bazda Kabupaten Wonosobo Tahap II, bertempat di Balai Pertemuan Dusun Wonolinggo, Rabu 21 April 2010.
Kepala Departeman Agama Kabupaten Wonosobo H. Abu Mansyur, MPd, dalam laporannya pentasyarufan zakat bazda tahap II periode 2008 – 2009 berupa zakat produktif, dalam bentuk pemberian modal usaha bergulir dan pengembangan hewan ternak kambing.
Adapun penerima zakat produktif pengembangan hewan ternak kambing sebanyak 60 ekor, diberikan kepada Kelompok Tani “Makarti Tani” Desa Jonggolsari – Leksono sejumlah 20 ekor, Kelompok Tani “Suka Tani” Desa Banyumudal – Sapuran sejumlah 15 ekor, Kelompok Tani “Munggang Damai” Desa Tanjunganom – Kepil sejumlah 15 ekor dan Kelompok Tani “Al-Istiqomah” Desa Kecil – Selomerto sebanyak 10 ekor.
Bantuan permodalan bergulir sejumlah 30 juta rupiah, kepada masing-masing diberikan dana 10 juta rupiah, diantaranya Kelompok UPPKS “Setia Budi” Kelurahan Kalibeber – Mojotengah, Kelompok Koperasi Wanita “Putri Mandiri” Kelurahan Tawangsari – Wonosobo dan kelompok KUB “Sari Manggar Merah” Desa Jonggolsari – Leksono.
Dalam sambutan tertulis Bupati Wonosobo yang dibacakan Kepala Bagian Kesra Setda Drs. Hadi Susilo, mengemukakan pentasyarufan zakat bazda berupa bantuan zakat produktif merupakan salah satu bentuk revitalisasi ajaran ulama salaf. Berharap para penerima zakat dapat mengembangkan bantuan tersebut, serta melaksanakan seluruh kesepakatan bersama yang tertuang dalam surat ikatan kerja.
Diharapkan bazda menjadi lembaga pengelola zakat yang dipercaya masyarakat terutama para muzaki dalam manajemen zakat yang diampunya.
Pada kesempatan itu diserahkan hewan ternak secara simbolis oleh Kabag. Kesra kepada Ketua Kelompok Tani “Makarti Tani” Jonggolsari dan bantuan modal bergulir diterima Kelompok UPPKS “Setia Budi” Kalibeber.
Acara dihadiri Camat Leksono dan Kepil, Kepala KUA dan penyuluh agama, kepala desa, pengurus bazda dan masyarakat penerima zakat.
Atas permintaan penjelasan kepada Rekan-rekan di Daerah mengenai Tugas Pengembangan Lembaga Reclasseering Indonesia. Ketua Umum Pusat Lembaga Reclasseering Indonesia, bersama ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas di daerah dalam penerimaan Anggota Baru/Pengurus LRI dikenakan biaya Administrasi untuk kepengurusan anatara lain untuk UPgrading, KTA, IDCard, Atribut dan lain-lain yang Petunjuk Pelaksanaannya akan desampaikan langsung oleh Saudara-saudara Ketua LRI di Daerah.
Bahwa dalam penerimaan Anggota/Pengurus Baru LRI di daerah, Pusat LRI maupun LRI Tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya TIDAK PERNAH MEMBERI JANJI atau MENJANJIKAN akan memberi uang jasa/bonus apapun kepada Masyarakat yang membantu dalam proses Penerimaan Anggota.
Bahwa Anggota/Pengurus LRI baik di Daerah maupun pusat adalah Pekerja Kemanusiaan yang pekerjaannya bersifat Volunteer/Pengabdian, bukan sebagai Karyawan Tetap.
Bahwa untuk keterangan lebih lanjut dapat ditanyakan kepada Ketua Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya setempat atau ke pusat Lembaga Reclasseering Indonesia di jakarta di alamat JL.Let.Jend.Suprapto No. 439 (8 D) Jakarta Pusat 10650 - Indonesia. No. Telp./Fax. (021)4209380,
e-mail dan facebook : reclasseering.indonesia@ya
hoo.com
Demikian pemberitahuan singkat ini disampaikan untuk diketahui adanya.
Terima Kasih.
Ketua Umum
Prof.DR.H.MUKIDJAN RIO SUPADMO,MSc.
Tembusan :
1. Ketua Dewan Pembina LRI di Jakarta
2. Dewan Penasehat Pusat LRI di jakarta
3. Arsip.
Nomor : 026/INST/LRI/IV/2010
Tanggal : 01 April 2010
Anggota Lembaga Reclasseering Indonesia Wajib :
1. Mewujudkan Harmonisasi Sistem Bermasyarakat meningkatkan harkat dan martabat manusia dimulai dari keluarga, lingkungan kerja dan masyarakat dimana berada.
2. Program Prioritas adalah pembentukan BUMM yang edapat menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya melalui koperasi produksi/ home industri/ kelompok usaha / pabrikan masyarakat atau pabrik.
3. Tugas dari pendiri LRI :
- memberi makan orang yang tidak bisa makan
- fakir miskin dan tidak mampu supaya bisa hidup.
- pengobatan gratis bagi yang tidak mampu.
No : 022.2/SPEM/LRI/III/'10
Lamp : ---
Hal : Pemberitahuan
Kepada Yth,
1. Pimpinan Pengurus dan Anggota LRI
2. Seluruh Masyarakat
Di -
Seluruh Indonesia
Dengan Segala Hormat,
Bersama ini diinformasikan bahwa :
Nama : DAHRUL SETIAWAN LUBIS alias D. SETIAWAN LUBIS alias DAHRUL SETIAWAN LBS.
Alamat sekarang : Jalan Lembang II RT. 003/06 Kel. Sudirman Barat, Kec. Ciledug
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
Nomor KTA : 203.0535 / 10.11
Sejak 18 Maret 2010 telah menyatakan mengundurkan diri (KTA diserahkan ke orang lain ).
Dapat ditambahkan :
1. Permasalahan yang ada pada yangb bersangkutan adalah masalah pribadi.
2. Perbuatan yang bersangkutan selama ini merupakan perbuatan pribadi dan bukan merupakan
tugas organisasi.
3. Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Pemberitahuan ini, maka segala aktifitas dan perbuatan yang
bersangkutan diluar tanggung jawab Lembaga Reclasseering Indonesia.
4. Diharapkan pada Pengurus dan Anggota LRI tetap menyikapi serta berbuat arif dan bijaksana
untuk kepentingan Negara dan Masyarakat dan tetap menjunjung tinggi Harkat dan Martabat
Manusia.
Dengan agar Saudara - saudara maklum.
Ketua Umum
Prof.DR.H.MUKIDJAN RIO SUPADMO,MSc.
Tembusan :
1. Kapolda diseluruh Indonesia di tempat
2. Ketua Dewan Pembina Pusat LRI di Jakarta
3. Penasehat Pusat LRI di Jakarta
4. Arsip.
Selasa, 20 April 2010
Jakarta (ANTARA) - Pihak pemohon uji materi Undang-Undang Penertiban Perjudian Nomor 7 Tahun 1974 menginginkan aktivitas perjudian dapat dilegalkan dengan cara dilokalisasi agar bisa menjadi salah satu sumber pendapatan negara.
"Apabila perjudian dilegalkan, maka bisa bermanfaat dalam bentuk pajak misalnya digunakan untuk dana pendidikan," kata kuasa hukum pemohon, Farhat Abbas, dalam sidang perdana UU Penertiban Perjudian di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu.
Farhat juga memaparkan, bentuk pelegalan dengan lokalisasi judi juga bisa bermanfaat untuk menarik berbagai wisatawan asing sehingga bisa menjadi salah satu bentuk devisa pariwisata.
Selain itu, menurut dia, lokalisasi juga bisa menghapuskan berbagai praktik liar perjudian yang kerap dijadikan sarana pemerasan oleh oknum aparat.
Ia mencontohkan, sejumlah negara tetangga yang telah melegalisasikan perjudian misalnya Malaysia dengan Pulau Genting Highland-nya.
Para pemohon uji materi UU Penertiban Perjudian terdiri atas dua orang yang masing-masing bernama Suyud dan Liem Dat Kui.
Suyud pernah ditangkap saat bermain kartu kemudian dilakukan penahanan dan dijatuhi hukuman empat bulan 10 hari berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bernomor 332/Pid.B/2006/PN.JKT.PST.
Sedangkan Lim Dat Koei adalah warga keturunan Tionghoa yang menurut Farhat seharusnya mendapatkan perlindungan hukum secara sama dan sejajar dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia termasuk setiap kebiasaan yang sudah menjadi tradisi secara turun temurun seperti permainan judi atau taruhan.
UU Penertiban Perjudian No 7/1974 terdiri atas 5 pasal. Dalam bagian penjelasan umum UU tersebut disebutkan bahwa pada hakikatnya, perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
Dalam bagian penjelasan umum juga disebutkan bahwa pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.
Tampak Siring (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan sistem desentralisasi yang diterapkan saat ini dinilai sudah tepat sehingga hubungan pusat dan daerah terkait upaya pembangunan berjalan dengan baik.
Saat membuka pleno hari terakhir dalam rapat kerja nasional yang berlangsung di Istana Tampak Siring, Bali, Rabu, Kepala Negara mengatakan hal itu terlihat dari usaha bersama pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan pembangunan secara komprehensif.
"Bagaimanapun saudara menyampaikan semua secara terbuka dan saling mendengar. Inilah sistem pemerintahan desentralisasi yang kita kedepankan, walau harus tetap ada yang diperbaiki, namun pilihan kita telah benar. Karena itu mari kita kawal sistem ini," kata Kepala Negara.
Dijelaskan Presiden, rapat kerja yang berlangsung di Tampak Siring tersebut, dengan metode retret selama tiga hari dua malam berusaha mengidentifikasi masalah dan kemudian mencari jalan keluar untuk menemukan penyelesaian yang komprehensif.
"Dari berbagai diskusi yang dilakukan saudara dapat berkontribusi untuk memenuhi tujuan dari rapat kerja ini. Yang disampaikan pada hakekatnya tepat untuk benar-benar temukan solusi dan langkah perbaikan. Itulah makna yang paling penting dari rapat kerja ini," katanya.
Presiden mengatakan waktu tiga hari yang digunakan untuk rapat kerja tentu tidak bisa untuk menyelesaikan dan mendiskusikan semua permasalahan, namun demikian dari permasalahan yang dibicarakan akan ditemukan penyelesaian yang komprehensif.
"Saya merasakan sebagaimana yang diikuti diskusi saudara, semua ingin sampaikan uneg-uneg, hampir semua masalah disampaikan, baik saja namun tentu tidak cukup waktu dan ruang," kata Kepala Negara.
Pada Rabu (21/9) sebelum penutupan, para Menko akan melaporkan hasil diskusi setiap kelompok kerja dan Presiden kemudian memberikan arahan sekaligus menutup rapat kerja tersebut.
Presiden Yudhoyono juga dijadwalkan meresmikan The 12th Jakarta International Handicraft Trade affair (Inacraft) di Assembly Hall JCC, Jakarta melalui telekonferensi setelah penutupan rapat kerja.
Hadir Wakil Presiden Boediono dalam acara tersebut mendampingi Presiden.
LRI adalah Lembaga Independent, non politis dan bukan LSM, LRI adalah Lembaga terstruktur dari Pusat ( Jakarta ) sampai Daerah yang bekerja untuk Negara dan masyarakat.
